‘Setengah Hati’ Jokowi Tangani Kasus Obesitas

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo () sudah berjalan selama sembilan tahun. Namun, di dalam area satu tahun terakhir masa jabatannya, pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) di tempat dalam berbagai permasalahan, salah satunya penanganan .

Pada Juli lalu, Kementerian Kesehatan melaporkan kasus obesitas dalam Indonesia meningkat signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 10,5 persen pada 2007 menjadi 21,8 persen pada 2018.

Bappenas juga mengungkapkan kesulitan obesitas masuk ke dalam 10 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 yang mana mana berisiko tidaklah tercapai.

Hal ini tentu jadi catatan tersendiri mengenai keseriusan juga juga upaya pemerintah dalam mengentaskan kesulitan obesitas.

Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sekaligus Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Narila Mutia Nasir menilai, sebenarnya pemerintah bukannya tak ada melakukan upaya apa pun untuk menangani obesitas. Hanya saja, upaya pemerintah saat ini masih belum dapat dikatakan optimal juga maksimal.

Narila menyebutkan ada beberapa orang program pemerintah dalam pencegahan obesitas seperti Gerakan Nusantara Tanpa Obesitas (Gentas), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Peraturan Menteri tentang kandungan gula garam lemak pada komoditas pangan olahan lalu siap saji, lalu Isi Piringku.

“Masalahnya adalah bagaimana implementasi dalam area lapangan. Konsepnya, sih, sudah bagus. Tapi memang terutama berkaitan dengan aturan harus dilihat bagaimana dipatuhinya,” kata Narila Mutia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10).

Oleh oleh sebab itu itu, kata dia, pemerintah harus melakukan evaluasi demi menekan laju pertambahan bilangan bulat obesitas. Hal ini mengacu pada peningkatan nomor kasus obesitas pada satu puluh tahun terakhir.

Bicara perihal pencegahan kemudian penanganan obesitas, Indonesia sepertinya perlu belajar dari negara-negara lain di tempat area dunia. Mengacu data UNICEF, sudah ada 40 negara yang digunakan yang menerapkan cukai untuk minuman berpemanis.

Lima dalam antaranya adalah Amerika Serikat, Thailand, Afrika Selatan, Meksiko, lalu Inggris yang digunakan digunakan sudah menetapkan cukai untuk minuman berpemanis. Sementara jika dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia baru akan memberlakukannya pada 2024 mendatang.

Ilustrasi. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk menangani obesitas. (Istockphoto/monticelllo)

Di negara seperti Australia, Prancis, Norwegia, Chile, lalu Jepang juga sudah mempunyai aturan ketat persoalan pembatasan pelanggan junk food demi melindungi anak-anak dari risiko obesitas. Jepang bahkan menerapkan sesi edukasi makan sehat sejak dini di dalam area tiap sekolah yang tersebut digunakan disebut Shokuiku.

Langkah-langkah itu pun diamini Narila. Menurut dia, Indonesia juga perlu melakukan langkah-langkah yang tersebut sebagai upaya tambahan masif dalam menangani persoalan obesitas yang digunakan kian memprihatinkan, terutama yang tersebut mana terkait dengan aturan pembatasan makanan juga minuman manis, baik kemasan maupun siap saji yang dimaksud yang disebut dijual pada kedai.

Apalagi, ia menyoroti tren konsumsi makanan juga minuman manis yang mana meningkat seiring menjamurnya gerai food and beverages, seperti es boba.

“Jadi kita harus memikirkan bagaimana aturan itu harus juga berjalan strict, ya. Pengawasannya, monitoring itu yang mana digunakan paling penting sebenarnya. Jangankan makanan kemasan, yang dimaksud dimaksud enggak kemasan juga bagaimana pengawasannya, masih jauh. Jadi PR-nya banyak, sih, mau bicara mengatasi obesitas itu sendiri,” papar Narila.

Pemerintah sendiri telah dilakukan terjadi berupaya untuk menekan bilangan kasus obesitas menjadi 3 persen pada 2030 mendatang berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Karena itu, edukasi di dalam dalam tingkat rakyat harus dijalankan secara masif,” ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono dalam sebuah kesempatan, Juli lalu.

Salah satu yang dimaksud digunakan pada masa pada masa kini tengah digodok pemerintah dalam menekan bilangan obesitas adalah ketentuan pajak makanan kemudian minuman yang digunakan mengandung material olahan gula, garam, lemak melebihi ambang batas.

“Itu adalah satu perniagaan pemerintah yang mana mana digunakan untuk menekan bilangan obesitas guna mencapai hitungan SDGs 3 persen dalam tahun 2030,” tambah Dante.

Dante juga menyoroti pengawasan terhadap jajanan anak pada area sekolah yang tersebut dimaksud berdampak pada peningkatan obesitas anak. Ia mengakui bahwa sektor yang disebut masih belum mendapat perhatian kritis dari pemerintah dalam hal registrasi item perniagaan kecil lalu juga menengah.

“Ini memang sektor yang mana kadang bukan tersentuh oleh pemerintah,” ujar Dante.

Selain itu, Kemenkes juga sekarang ini tengah menyiapkan sarana prasarana untuk deteksi dini pengukuran tinggi lalu berat badan, pengecekan gula darah, juga juga tekanan darah hingga skrining kanker secara gratis pada Puskesmas.